Pendidikan di Indonesia Timur pada masa Coronavirus

Dr (Cand).Yanuardi Syukur, M.Si

Oleh Yanuardi Syukur*

Sabua Foundation, salah satu lembaga swasta yang dikelola oleh anak muda Maluku Utara membuat diskusi bertema “Tantangan Penyelenggaraan Pendidikan di Timur Indonesia pada Masa Covid-19: Apa dan Bagaimana Implikasinya?” Lewat zoom, panitia mengundang beberapa pembicara, yaitu: Dr. M. Ridha Adjam (Akademisi Universitas Khairun), Ismail Dukomalamo (Kadis Pendidikan Tidore Kepulauan), Muhammad Guntur Cobobi (Direktur Sabua Foundation), dan saya.
Diskusi dipandu oleh Elya Ayunda, putri Maluku Utara yang sementara di Hamburg, Jerman. Pesertanya bervariasi, mulai dari Sorong, Ternate, Tidore, Manado, Gorontalo, Makassar, Padang, dan juga dari Jakarta dan sekitarnya. Sebuah tren baru dalam diskusi online yang mendekatkan jarak satu sama lain.

Membicarakan soal pendidikan memang tidak ada abisnya. Sejak awal berdiri, bangsa ini tidak pernah bosan membahas “bagaimana memajukan pendidikan.” Di awal merdeka, banyak orang tidak bisa membaca (illaterate), tapi kemudian Presiden Bung Karno terus berusaha bagaimana caranya agar tingkat buta aksara di negeri ini bisa terus diturunkan. Tahun lalu, buta aksara kita hanya sekitar 2.9 persen. Jika buta aksara dilihat sebagai salah satu tolak ukur ketimpangan pendidikan, maka saat ini bisa dikatakan kita semua semakin maju walaupun harus diakui belum semua daerah bebas dari buta aksara.

Namun, diskusi ini tidak membahas soal buta aksara, akan tetapi lebih banyak membahas tantangan yang dihadapi di lembaga pendidikan dasar-menengah dan tinggi di kawasan Timur Indonesia. Dengan wilayah yang tersebar berpulau-pulau, kawasan ini memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Makassar sebagai pintu masuk timur Indonesia adalah kota paling di antara kota lainnya, yang menyusul kota lainnya seperti Manado, Ambon, Palu, Ternate, dan lain sebagainya.

Problem Pendidikan

Diskusi Sabua Foundation tersebut bertemu pada beberapa problem pendidikan sebagai berikut. Pertama, birokrasi pendidikan yang masih bekerja “business as usual” alias apa adanya. Apa yang dilakukan yang lalu-lalu masih dilakukan yang sekarang-sekarang tentu dengan sedikit variasi di dalamnya. M. Ridha Ajam bercerita bahwa, ketika ia membantu “Rumah Belajar”, sebuah inisiatif untuk para guru melek teknologi, tidak banyak pejabat terkait yang peduli.

Birokrasi cenderung tidak berinovasi. Padahal di zaman yang serba modern ini seharusnya ada percepatan reformasi birokrasi pendidikan agar berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Penyerapan anggaran bukan lagi sekedar untuk menyelesaikan tugas akan tetapi memastikan bahwa anggaran tersebut tersalurkan pada tempatnya seefektif dan seefisien mungkin.

Lainnya, yaitu soal budaya pendidikan yang masih rendah. Memang, beberapa tahun terakhir seiring dengan program beasiswa afirmasi, sudah banyak orang timur Indonesia yang mulai berkuliah di kampus-kampus favorit di dalam dan luar negeri, akan tetapi jumlahnya masih bisa dihitung jari. Bisa jadi karena masih lemahnya semangat untuk memperbaiki nasib lewat pendidikan atau karena alam yang masih begitu “ramah”, dalam arti kalau mau makan, mereka tinggal ke kebun atau melaut. Semua bisa didapat. Tanpa sekolah tinggi pun tetap bisa makan. Itu yang membuat sebagian orang memilih untuk berkebun saja ketimbang lanjut studi ke pendidikan tinggi–apalagi dengan fakta sebagian lulusan kampus jadi pengangguran.

Sarana dan prasarana juga menjadi soal di kawasan ini. Kadang, ada infrastruktur dari pusat akan tetapi tidak bisa di-maintenance dengan baik. Akhirnya, barang-barang itu rusak begitu saja. Mahal-mahal dibeli dari anggaran negara tapi tidak ada pembahasan soal “ini barang kalau rusak siapa yang tanggung biayanya”, sehingga barang rusak, dibiarkan begitu saja, jadi bangkai. Ada kesan bahwa proyek seperti itu sengaja dibelikan barang yang spek-nya susah diperbaiki sehingga ke depannya pengadaan tetap bisa berjalan lagi.

Keberuntungan Kita

Saat ini kita beruntung karena sudah mulai banyak warga yang menggunakan ponsel. Akan tetapi, menurut Budi, seorang jurnalis kelahiran Tidore yang bekerja di Manado, banyak dari pengguna menggunakan internet untuk kebutuhan media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Youtube. “Bukan untuk edukasi,” lanjut Budi. Ini menjadi soal. Memang betul. Orang lebih senang yang praktis-praktis seperti buat status atau balas komen, “ber-haha hihi”, bersosialisasi, ketimbang menggunakan gajet itu untuk belajar.

Bisa jadi, karena imajinasi begini: belajar itu membosankan! Jika betul, maka siapa yang salah? Apakah para guru yang tidak punya inovasi pembelajaran, atau masyarakat yang tingkat kesadarannya sangat kurang? Tentu saja, ini berkelindan satu sama lain. Semuanya terkait. Guru harus membuat berbagai inovasi yang didukung oleh pemerintah daerah atau pusat, dan masyarakat juga harus memiliki kesadaran untuk meningkatkan pendidikan atau memanfaatkan gajet untuk kebutuhan edukatif.

Beberapa waktu lalu saya menghadiri sebuah acara di Jakarta yang salah satunya menghadirkan ponsel yang dapat melacak posisi ikan. Ini teknologi bagus. Jadi, nelayan tinggal aktifkan itu ponsel, dan dia bisa tahu ikan apa saja yang ada di situ. Tapi, tidak banyak lagi kita dengar tentang progress teknologi itu. Itu teknologi modern ya. Tapi, sebenarnya tanpa itu juga nelayan tradisional biasa tahu di daerah mana ikan berkumpul dan ikan apa saja. Pengalaman memancing mereka membuat mereka tahu bahwa di bagian sana ikan cakalang banyak, tapi tidak di bagian sini. Itu sebenarnya bisa dengan pengetahuan tradisional saja. Tapi, teknologi tersebut bisa membantu nelayan dalam hal itu atau hal-hal lain dimana nelayan punya keterbatasan. Jadi, penggunaan ponsel yang mulai banyak harus dimanfaatkan untuk edukasi.

Di beberapa daerah jaringan internetnya memang jelek. Itu juga jadi masalah. Belum merata jaringannya. Belum lagi kebutuhan paket data jika harus menggunakan pembelajaran daring, dari rumah. Itu tidak mudah di tengah kesulitan ekonomi, sebutlah misalnya dengan harga kopra yang masih tidak bersahabat, kemudian digilas lagi dengan outbreak covid-19 yang bikin masyarakat jadi khawatir keluar dan berdampak pada pemasukan yang tidak seberapa.

Pentingnya Sinergi Pusat-Daerah

Salah satu “borok”-nya birokrasi kita adalah pada buruknya sinergi antara satu dan lainnya. Data misalnya, nyaris tidak ada yang betul-betul padu. Satu instansi bisa punya data yang berbeda dengan instansi lainnya. Apa yang disebut sebagai “ego sektoral” masih mewabah. Maunya menang sendiri, suka simpan sendiri, dan tidak memiliki syahwat inisatif yang tinggi untuk berbagi, bersinergi dengan instansi lain dalam arti substansial, bukan sekedar prosedural. Data covid-19 misalnya, ada beda antara satu dan lainnya. Ini juga terjadi di daerah dalam data lainnya.

Harus kita akui bahwa birokrasi kita belum bagus. Pengakuan itu bukan membuat kita malu tapi itu menjadi “cambuk” agar reformasi birokrasi bisa terus digaungkan. Birokrasi yang melayani, sepenuh hati, tidak korupsi, jangan hanya jadi slogan. Harus menjadi bagian dari kultur birokrasi itu sendiri. Dan, itu harus dimulai dari para pemimpin. Jika pemimpin menunjukkan tekad yang baik, anak buah tinggal ikut saja. ABK, anak buah kapal, pastinya hanya ikut apa kata nakhoda. Kemudi di dia. Mau jalan pelan, lambat, atau kencang, itu bergantung pada kapten. Maka, semua kapten “kapal birokrasi” harus jadi teladan, inovatif, dan satu visi satu sama lain.

Salah satu yang dikritik terkait pendidikan di rumah di masa covid-19 ini adalah evaluasi pendidikan dari dinas pendidikan. Untuk evaluasi sekolah tentu saja itu dari guru. Namun, dinas pendidikan terkait jangan “lepas tangan” di tengah situasi ini. Haus ada terobosan juga untuk itu. Memang, wabah ini membuat kita banyak bingung mau bikin apa, karena ini masalah baru yang kita belum punya pengalaman untuk itu.

Pada akhirnya, pendidikan adalah tugas mulia yang harus dijaga dan dikembangkan. Di masa covid-19 atau tidak, harus terus ada inovasi untuk itu. Diskusi ini, dalam waktu kurang dari dua jam di zoom, menjadi salah satu permata yang berharga di tengah berbagai diskusi yang melihat hanya faktor kesehatan, politik, atau ekonomi. Yang lebih kaya lagi karena membahas kawasan yang sejauh ini masih banyak tertinggal dibanding kawasan lain di barat Indonesia.

Depok, 7 April 2020

Pengajar Antropologi Universitas Khairun, Kandidat Doktor Antropologi FISIP UI.

Lebih baru Lebih lama